Dicecar Soal Desakan Mundur Dari Ketum PSSI, Iwan Bule Pilih Bungkam
Ketua umum PSSI, Mochamad Iriawan, dalam desakan untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut merupakan bentuk dari tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa.
Pada dasarnya, sosok yang kerap dipanggil sebagai Iwan bule tersebut sedang dalam tren positif dalam upayanya melakukan misi transformasi sepakbola Indonesia.
Hal tersebut telah sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo, dengan bantuan FIFA serta AFC. Akan tetapi, posisinya terus mendapatkan atensi jadi para pemerhati sepak bola tanah air sebagai orang pertama yang harus bertanggung jawab dari tragedi naas di kota Malang itu.
Rabu, 26 Oktober, sosok yang akrab dipanggil Iwan Bule itu menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.
Ia menuturkan tidak ada pembahasan jauh soal tragedi di Stadion Kanjuruhan, pada pertemuan tersebut, apalagi membahas rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) supaya Iriawan mundur.
“Ya memperbaiki sepakbola ke depannya. Itu saja,” singkat Iriawan soal pertemuan itu.
Iwan menegaskan, pertemuan tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang tragedi Kanjuruhan.
“Oh enggak, enggak [Tragedi Kanjuruhan], acara transformasi sepakbola saja,” imbuhnya.
Iriawan menjelaskan bahwa tim transformasi sudah mulai berkantor di PSSI pekan ini, dan ketika dipertegas soal mundur dari PSSI, ia menjawab: “Saya tidak komen..” singkatnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara, Faldo Maldini, memberikan pernyataan bahwa tidak ada upaya dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya Iriawan tetap memimpin PSSI.
“Presiden Jokowi dan Mensesneg Pratikno tidak pernah menyampaikan harapan agar Bapak Iriawan terus duduk sebagai ketua PSSI,” ujar Faldo dalam keterangan tertulis.
Faldo menegaskan bahwa urusan PSSI memiliki mekanisme khusus yang harus ditaati.
“Kepemimpinan federasi semuanya harus mengikuti statuta FIFA dan mekanisme keorganisasian,” Imbuhnya.
Dijelaskan bahwa, pemerintah paham bahwa ada Kongres Luar Biasa atau cara-cara khusus untuk melakukan perubahan dalam susunan pengurus PSSI.
Demikian pula, pemerintah menghormati segala upaya penyelidikan terkait tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober.
Lebih lanjut, Faldo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan intervensi terkait proses penyelidikan kasus Kanjuruhan. Demikian pula, dia menampik adanya intervensi terkait posisi ketua umum di tubuh sepak bola Indonesia.
“Pemerintah tidak pernah intervensi dan ikut campur. Pemerintah ikut aturan main yang ada. Jadi, klaim pemerintah berpihak dan mendukung, untuk menjadikan seseorang ketua PSSI atau melanjutkan jabatan Ketua PSSI tidak benar,” tegas Faldo.
(Editor/Fathur Rozi)